JAKARTA - Sampai saat ini pemerintah pusat belum mengambil kebijakan strategis yang jelas dan tegas mengenai penanganan pandemi COVID-19. Belum ada kejelasan apakah pemerintah akan mengambil kebijakan lockdown seperti yang dilaksanakan di Malaysia, Italia, Filipina atau mengambil langkah pengetesan massal disertai penanganan medis yang cepat seperti di Korea Selatan. Padahal, dua langkah tersebut sudah direkomendasikan banyak pakar, mengingat jumlah kasus di Indonesia yang meningkat tajam.
Per 18 Maret 2020, jumlah total kasus positif COVID-19 sudah mencapai 227 orang dengan jumlah kematian 19 orang. Dari data tersebut, tingkat kematian disebabkan COVID-19 di Indonesia diketahui mencapai 8,37% atau dua kali rata-rata tingkat kematian akibat COVID-19 di dunia sebesar 4,07%. Jumlah ini pun masih diragukan karena minimnya transparasi data dari pemerintah.
Kebijakan strategis, konkret, serta upaya komunikasi yang jelas dan terbuka harus segera diambil pemerintah supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi. Sehingga, angka penyebaraan COVID-19 di Indonesia dapat segera ditekan, pasien positif COVID-19 bisa mendapatkan perawatan optimal, dan masyarakat menjadi lebih tenang.
Bramantyo Suwondo M mengingatkan pemerintah bahwa kesehatan dan ‘well-being’ manusia harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis penanganan COVID-19.
Bramantyo Suwondo M mengimbau pemerintah agar tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkerja di sektor informal dan/atau tidak bisa bekerja dari rumah, supaya pelaksanaan social distancing atau isolasi terbatas lebih efektif. Saat ini, pelaksanaan social distancing dinilai belum efektif karena sifatnya hanya berupa imbauan kepada individual, bukan tempat kerja atau perusahaan.
Dengan jumlah kasus yang semakin tinggi, aktivitas ekonomi negera juga terganggu. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sudah banyak yang menderita karena situasi ini. Padahal, UMKM merupakan roda penggerak perekonomian negara Indonesia dengan jumlah mencapai 99% total unit usaha di Indonesia.
Pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi rumah tangga. Sedangkan, ekonomi Indonesia sangat bergantung dengan konsumsi masyarakat. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menyumbang hingga 56,62 persen terhadap ekonomi Indonesia sepanjang 2019.
Supaya penyebaran COVID-19 dapat segera diredam, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung berupa stok sembako untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi selama masa karantina wilayah. Langkah ini, menurut Bramantyo Suwondo M, penting dilaksanakan untuk meminimalisir interaksi dan menjamin kesehatan masyarakat secara nasional. Indonesia harus bergerak cepat dalam mengatasi krisis ini agar dampak ekonomi dan sosial tidak semakin memburuk.
Bramantyo Suwondo M menyarankan pemerintah agar menerapkan karantina wilayah untuk daerah dengan kasus COVID-19 tinggi, supaya angka penularan COVID-19 bisa lebih landai. Dengan begitu, rumah sakit rujukan dapat memberikan penanganan yang lebih optimal.
Saat ini, untuk menangani COVID-19, pemerintah menyediakan 132 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Tetapi, beberapa wilayah hanya bisa mengandalkan satu rumah sakit untuk satu provinsi saja, contohnya seperti Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku Utara.
Masyarakat juga melaporkan sulitnya mendapatkan layanan tes COVID-19 di unit kesehatan. Padahal, pemeriksaan massal secara gratis terbukti ampuh menekan laju penyebaran COVID-19 di Korea Selatan.
Bramantyo Suwondo M mengkhawatirkan, minimnya jumlah RS rujukan akan berdampak pada kesulitas akses bagi masyarakat untuk mendapat pemeriksaan. Sementara, beban kerja dokter dan tenaga medis di RS rujukan juga terus meningkat.
Perlu adanya kebijakan yang strategis untuk memastikan ketersediaan rumah sakit rujukan dengan layanan optimal kepada masyarakat, dengan jumlah tenaga medis dan peralatan yang juga memadai. Kesehatan para dokter dan tenaga medis yang menjadi garda terdepan juga tetap harus diutamakan.
