Liputan Jawa Tengah.com ( PURWOREJO ) Kabupaten Purworejo di tahun 2021 akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 43 desa. Demi suksesnya pesta demokrasi tingkat desa itu,dan pembekalan untuk panitia pilkades tingkat desa dan KPPS.
Oleh Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dibuka acara pembekalan secara virtual di Command Centre, Rabu (27/01/2021). Hadir dalam pembukaan antara lain Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo Muharomah SH, Kepala Dinpermasdes Agus Ari Setiyadi SSos, Kepala Dinkes dr Sudarmi MM dan Kabag Hukum Heru Sasongko SH.
Menurut Wakil Bupati, pelaksanaan pilkades serentak dalam kondisi pandemi memang menimbulkan kekhawatiran akan berpotensi memicu klaster baru penyebaran COVID-19. “Sehingga dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, ada beberapa poin penting yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pilkades kali ini,” katanya.
Poin penting tersebut antara lain, pelaksanaan pilkades harus menerapkan protokol kesehatan dengan aturan-aturan yang terukur dan mengikat. Pilkades serentak juga akan diawasi oleh Satgas COVID-19, TNI, Polri, Linmas, Satpol PP, serta instansi terkait lain.
“Sehingga, kita harapkan pilkades jangan sampai menjadi media penularan COVID-19, melainkan harus menjadi momentum untuk menjadikan desa yang kuat, tangguh, dan bebas COVID-19,” harapnya.
Kepada panitia pilkades tingkat desa serta KPPS, Wakil Bupati berpesan agar cermat dan bijak dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan. Setiap permasalahan hendaknya dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada.
“Jangan segan untuk meminta saran, masukan dan petunjuk kepada tim pengawas dan fasilitasi pemilihan kepala desa tingkat kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten,” pesannya.
Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti juga mengingatkan bahwa pilkades sangat rentan adanya gesekan antar calon maupun antar pendukung calon. Dan perlunya para stackholder terkait maupun panitia untuk mensikapi dan mengantisipasi.
Sikap netral harus diambil oleh panitia pilkades dan KPPS ,agar tidak berpihak kepada calon manapun dan harus fokus pada tugasnya demi mensukseskan pilkades , “tegas wabup.
