Liputan Jawa Tengah.Com - PURWOREJO - Acara Layanan Alat Bantu Terpadu di RSUD dr. Tjitrowardojo: Kolaborasi Membawa Dampak Positif
Kegiatan acara yang digelar Rabu ( 29 / 11/2023 ) di RSUD dr. Tjitrowardojo menjadi saksi acara Layanan Alat Bantu Terpadu selama dua hari, dari tanggal 29 hingga 30 November 2023. Acara ini adalah bentuk Kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan pihak swasta yaitu Pusat Rehabilitasi YAKKUM perwujudan dari pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, lansia dan juga kelompok rentan.
Acara ini dihadiri oleh dr. Astuti, M.K.K.K. Ketua Tim Kerja Kesehatan Kelompok Rentan Direktorat Upl Kemenkes, dr. Indra Kurnia Sari Usman, M.Kes, ketua tim kerja gangguan indra dan fungsi direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan tim, dr. Ari Septianingrum, Sp.KO. Ketua Tim Kerja Kesehatan Olahraga direktorat kesehatan usia produktif dan lanjut usia, Dhito Femi Aprianto, S.Kep., M.K.M project manager officer dirjen puskesmas, Neti, S.K.M., M.M Epidemiologi Kes Ahli Madya, dari Dit. P2PTM I Gede Dewa Gandhi PSKM anggota tim kerja kesehatan kerja Ditup, Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM Katarina Sari, SE., beserta seluruh jajarannya, Kepala Sentra Antasena Magelang, Eva Rahmi Kasim Kepala BBPPKS Yogyakarta, dr. Sudarmi, MM. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardoyo dr. Tolkha Amaruddin, Sp. THT-KL., M.Kes., Ahmad Jainuddin, SIP.MM Kepala Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, AP., M.Si Kepala Dinas P3APMD, UPKM Panti Waloyo, ketua aliansi DPO purworejo, PDTP, PWRI, Ketua Paguyuban Adi Yuswo GKJ Klassis Purworejo, Tim penggerak PKK Kabupaten purworejo, PMI, Bang Jateng, dan peserta screening penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan.kabupaten Purworejo
Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Katarina Sari, SE., menyambut antusias acara Layanan Alat Bantu Terpadu tersebut. Dalam sambutannya, Katarina Sari menyatakan kegembiraannya atas partisipasi semua pihak, termasuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pokja Alat Bantu Purworejo, RSUD dr. Tjitrawardojo, berbagai lembaga sosial, organisasi disabilitas, lansia, dan stakeholder lainnya. Ia menekankan bahwa acara ini merupakan langkah bersama untuk menciptakan sinergi yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Sukacita ini menjadi satu hal yang patut kita syukuri bersama ketika acara ini boleh berlangsung karena kita bisa mengkolaborasikan kita bisa mensinergikan expertise (keahlian) dari kita masing-masing untuk kemudian kita bersama-sama melakukan simulasi layanan alat bantu secara terpadu dan ini sebagai bentuk perwujudan dari pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan juga lansia dan juga mungkin kelompok rentan” ujar Katarina
Katarina Sari juga mengapresiasi komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan lansia. Peraturan daerah, seperti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, menjadi landasan penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.
“Kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten purworejo karena komitmennya sangat tinggi begitu terkait dengan pemastian ketidak tidak meninggalkan atau no one life behind (tidak ada satupun yang tertinggal) terhadap teman-teman disabilitas dan juga lansia yang ini juga diwujudkan” tambahnya
Dalam Sambutannya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardoyo, dr. Tolkha Amaruddin, Sp. THT-KL., M.Kes, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Acara ini dianggap sebagai titik tolak dan titik awal untuk meningkatkan perhatian terhadap penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.
“Kesempatan ini kita bersama-sama dan memulai mungkin ini yang pertama kali di purworejo kolaborasi lintas sektor pemerintah daerah dengan pihak swasta ya kita katakan YAKKUM bahwa kegiatan di sini adalah titik tolak dan titik awal untuk kita semakin peduli kepada penyandang disabilitas” ungkap Tolkha
Para peserta acara Layanan Alat Bantu Terpadu menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, mulai dari dokter umum hingga spesialis. Tim medis yang terlibat, termasuk spesialis rehabilitasi, spesialis medis, spesialis mata, dan spesialis THT, turun langsung untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta.
“Nanti untuk para peserta akan menjalani pemeriksaan mulai dari Dokter Umum kemudian dari Dokter Spesialis kami baik dari Spesialis Rehab, Spesialis Medis, Spesialis Mata, Spesialis Tht. Itu nanti akan (semua Dokter) turun untuk memeriksa kebutuhan apa yang akan menjadi lebih tepat sebagai nanti untuk rekomendasi mendapatkan alat bantu dari tipe alat bantu apa yang akan diberikan dan jenisnya” lanjutnya
dr. Astuti mengingatkan pentingnya pengembangan layanan alat bantu mengingat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan di Indonesia. Menurut data World Health Organization (WHO), sekitar 7-10% anak Indonesia diperkirakan merupakan penyandang disabilitas. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah ketika mereka memasuki usia dewasa.
“Kalau sedikit kita melihat kembali data ya bapak ibu data dari WHO bahwa diperkirakan itu 7-10 % anak Indonesia itu adalah penyandang disabilitas yang ini nanti akan menjadi dewasa nah harapannya memang dari mulai anak-anak itu kita bisa bagaimana mengoptimalkan” jelas Astuti
Menyoroti keterbatasan sumber daya kesehatan, dr. Astuti menekankan pentingnya pemenuhan tenaga kesehatan, terutama di tingkat spesialis. Dalam hal ini, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih peduli terhadap pemenuhan tenaga kesehatan di bidang disabilitas.
“tenaga kesehatan sendiri sebenarnya masih jauh panggang dari api ya artinya masih jauh sekali kecukupan dari sdm-nya sendiri baik itu di level rujukan dalam hal ini di level spesialistik, Sp.KFR (Spesialis Ilmu Kedokteran dan Rehabilitasi) yang masih sangat sedikit lalu juga belum semua rumah sakit itu punya dokter spesialis anak apalagi tenaga keterapian fisik yang memang sudah sangat teknis ya bisa terapi wicara, fisioterapi dan okupasi terapi” tambahnya
Kadinsos Purworejo Ahmad Jainuddin yang juga mewakili Plt Bupati Purworejo dan juga membuka acara tersebut menjelaskan, bahwa dalam menciptakan akses yang lebih mudah, pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerapkan digitalisasi pelayanan. Melalui Google Form, penyandang disabilitas dapat mendaftar tanpa harus datang langsung. Setelah pendaftaran, pemeriksaan fisik dilakukan, dan rekomendasi alat bantu spesifik diberikan.
“Kita juga sudah melaksanakan tuntutan digitalisasi pelayanan maka kalau kemarin kemarin saudara-saudara kita penyandang disabilitas karena keterbatasan fisik jauh jarak akses informasi yang kurang sekarang cukup daftar dengan Google form dari tempat tidur, bisa lewat perangkat desa,, bisa lewat kader kader kami yang ada di tingkat desa, ada TKSK, kader Kesehatan, ada sarjana pendamping PKH, ada Puskesos bisa. Setelah daftar Google form bapak ibu terekam oleh admin kami akan dilaksanakan pemeriksaan fisik dan direkomendasikan yang bersangkutan membutuhkan alat bantu jenis apa spesifikasinya seperti apa rekomendasinya” terang jainuddin
Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah, seperti YAKKUM, LAZISMU, LAZISNU, BAZNAS, dan Bank Jateng melalui CSR, menjadi solusi bagi pemenuhan alat bantu. Meskipun Gerakan Satu Desa Satu Alat Bantu belum dapat dilaksanakan tahun ini, Ahmad Jainuddin berharap regulasi yang mendukung akan segera terwujud.
“karena tidak seluruh kebutuhan alat bantu ini mampu disediakan oleh pemerintah maka kontribusi lembaga-lembaga non pemerintah terbuka salah satunya YAKKUM kemudian nanti dari lembaga-lembaga yang lain dari LAZISMU, LAZISNU, BAZNAS, Bank Jateng melalui CSR nya dan ke depan salah satunya yang akan kita dorong Gerakan Satu Desa Satu Alat Bantu tapi belum bisa dilaksanakan tahun ini karena regulasi penggunaan dana desanya belum bisa menampung itu dan sedang diusulkan di pemerintah Pusat” harapnya. ( Tim Heru H)