Upaya Pemkab Purworejo Turunkan Angka Stunting: Rakor TPPS Sebulan Sekali

Kepala Dinsosdaldukkb Purworejo, Ahmat Jainudin

Purworejo – liputanjawatengah.com, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di daerah tersebut. 

Kepala Dinsosdaldukkb Purworejo, Ahmat Jainudin, dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

Ahmat Jainudin menekankan pentingnya rakor bulanan ini untuk memantau perkembangan dan efektivitas program penurunan stunting. 

“Kami terus melakukan evaluasi kinerja setiap bulan untuk memastikan program yang berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya dalam rakor yang diadakan di aula kantor Dinsosdaldukkb, Selasa (23/07).

Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2022, angka stunting tercatat sebesar 21,3 persen. 

Angka ini berhasil diturunkan menjadi 20,6 persen pada tahun 2023. Pemkab Purworejo menargetkan angka stunting turun hingga 18,7 persen pada tahun 2024.

Selain SKI, parameter lain yang digunakan adalah aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). 

Aplikasi ini membantu dalam mencatat dan melaporkan status gizi anak-anak balita di Kabupaten Purworejo secara akurat dan real-time. 

Berdasarkan data e-PPGBM periode Juni 2024, dari lebih dari 39.000 balita yang ada di Kabupaten Purworejo, sebanyak 14,6 persen di antaranya mengalami stunting.

Ahmat Jainudin mengungkapkan, "Penggunaan aplikasi e-PPGBM sangat membantu kami dalam memonitor kondisi gizi balita secara lebih akurat dan cepat. Dengan data yang valid, kami bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menurunkan angka stunting di Purworejo."

Rakor ini juga dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Purworejo, Dinas Kesehatan (Dinkes) Purworejo, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi), Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), hingga ketua TPPS tingkat kecamatan yang terdiri dari para camat di Kabupaten Purworejo.

Ahmat Jainudin berharap dengan rakor tersebut, kekurangan yang dialami bisa segera diidentifikasi dan diperbaiki sehingga capaian target 2024 bisa lebih baik. 

"Kami berharap dengan rakor ini, kekurangan yang ada bisa dilakukan perbaikan sehingga capaian 2024 bisa lebih baik atau turun dari sebelumnya," harapnya.

Ahmat Jainudin menjelaskan bahwa ada dua pendekatan utama dalam penurunan stunting di Kabupaten Purworejo, yaitu program spesifik dan sensitif. 

Program spesifik lebih banyak dilakukan oleh Dinkes, seperti pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, imunisasi lengkap bagi anak, serta pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil, baduta, dan balita.

Pendekatan sensitif dilakukan oleh dinas terkait, seperti memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tepat penggunaan oleh Dinsosdaldukkb Purworejo, DPUPR Purworejo berusaha agar keluarga berisiko stunting tercukupi air bersihnya, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Purworejo mengkampanyekan pemenuhan protein hewani bagi balita dengan program makan ikan (gemari).

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Purworejo Achmad Kurniawan Kadir meminta agar OPD terkait bisa bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting. 

Setelah rakor tersebut, harapannya akan ada aksi nyata karena stunting bukan hanya pekerjaan TPPS kabupaten saja tetapi tanggung jawab semua lini. "Stunting merupakan masalah penting yang harus ditangani karena menyangkut masa depan Indonesia," ujarnya.

Penurunan angka stunting di Kabupaten Purworejo tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. 

Anak-anak yang tumbuh dengan gizi yang baik memiliki potensi lebih besar untuk berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun kognitif. 

Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya rakor TPPS yang rutin, Pemkab Purworejo memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang maksimal.